LUMAJANG – Program Rumah Layak Huni yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali viral di media sosial. Banyak warga memuji niat baik pemerintah yang ingin memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni milik masyarakat miskin. Namun di sisi lain, muncul juga suara kritis dan keluhan bahwa program ini dinilai belum tepat sasaran.
Sebagai aktivis mahasiswa, saya melihat program ini sebagai langkah positif sekaligus ujian serius bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Niatnya baik, tapi pelaksanaannya harus transparan dan adil.
Niat Baik Tak Cukup Tanpa Keadilan
Pemerintah tentu ingin memastikan bahwa tidak ada lagi warga Lumajang yang tinggal di rumah reyot dan tidak sehat. Tapi persoalannya muncul ketika pelaksanaan program tidak diimbangi dengan pengawasan dan kejelasan data penerima.
Beberapa warga menilai bantuan rumah justru diterima oleh pihak yang sebenarnya sudah cukup mampu, sementara warga miskin yang lebih membutuhkan justru terlewat. Situasi seperti ini menimbulkan kecurigaan bahwa masih ada “ruang abu-abu” dalam proses seleksi penerima manfaat.
Padahal, jika pemerintah berpegang pada prinsip transparansi dan keadilan sosial, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi.
Transparansi Adalah Kunci
Masyarakat kini tidak hanya ingin tahu berapa rumah yang dibangun, tapi siapa saja yang menerima dan bagaimana prosesnya ditentukan.
Pemerintah harus membuka daftar penerima bantuan secara publik melalui papan informasi desa, laman resmi Pemkab, atau media sosial. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat.
Ketertutupan justru memunculkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik. Di era digital seperti sekarang, pemerintah yang terbuka akan lebih dipercaya daripada yang hanya pandai berjanji.
Peran Mahasiswa dan Warga
Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa pengawasan bukan tugas pemerintah semata. Mahasiswa, jurnalis, dan warga harus ikut serta dalam mengawal program semacam ini.
Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa anggaran publik benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Kami, generasi muda, tidak ingin melihat program sosial hanya dijadikan alat pencitraan atau simbol politik. Kami ingin melihat perubahan nyata: rumah-rumah warga miskin berdiri kokoh bukan karena “proyek”, tetapi karena keadilan benar-benar ditegakkan.
Layak Dihuni,Layak Dipercaya
Program Rumah Layak Huni bisa menjadi kebijakan terbaik Pemkab Lumajang jika dijalankan dengan jujur, transparan, dan berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan.
Namun, tanpa data yang terbuka, tanpa pengawasan yang ketat, dan tanpa keberanian untuk dikritik, program ini hanya akan menjadi “rumah pencitraan”, bukan rumah keadilan.
Pemerintah boleh membangun tembok dan atap, tapi kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan kejujuran dan keadilan.
Di tulis Oleh: Bahrusyofan Hasanudin Pemuda Lumajang
